KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS POLITIK REKOGNISI Resolusi Konflik Multikultural melalui Peraturan Daerah Posted on 15/06/202015/06/2020 By admin No Comments on KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS POLITIK REKOGNISI Resolusi Konflik Multikultural melalui Peraturan Daerah Judul Buku :KEBIJAKAN PUBLIK BERBASIS POLITIK REKOGNISI Resolusi Konflik Multikultural melalui Peraturan DaerahPenulis:Dr. Suharno, S.Pd., M.Si.Edisi revisi, Cetakan kedua, Mei 2020 ISBN 978-623-7565-13-0Sinopsis Isi Buku:Kebinekaan Indonesia merupakan fakta objekf yang menjadi penanda prominen kita dalam relasi antar bangsa. Mulkulturalisme, dengan demikian, menjadi kekuatan kita sebagai negara-bangsa (naon-state) di satu sisi, namun di sisi lain menyisakan tantangan besar berupa potensi konflik antar elemen pembentuk kebinekaan kita. Oleh karena itu seap konflik mulkultural mes direspons dengan pendekatan dan strategi resoluf yang tepat—di samping manajemen konflik untuk mencegah terjadinya eskalasi. Pendekatan kebijakan merupakan elemen vital dalam resolusi sebuah konflik yang eskalaf, sementara polik rekognisi adalah basis bagi kebijakan publik sebagai mekanisme resolusi konflik. Pengakuan atas eksistensi dan seluruh perangkat hak yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam konflik harus menjadi ruh (geist) dari sebuah kebijakan. Hal itu dak saja untuk meredakan dan menyelesaikan konflik, namun juga untuk mempreservasi situasi damai. Berbasis pengalaman resolusi konflik di Kalimantan Indonesia, buku ini mengajak pembaca dan seluruh pemangku kebijakan untuk meresapi hakikat rekognisi dalam kebijakan untuk resolusi konflik mulkultural, bagaimana proses idenfikasi, perumusan kebijakan, dan implementasinya. Selain itu, dari buku ini kita semua dapat menarik pelajaran mengenai efekvitas pengakuan sebagai basis dalam kebijakan resolusi konflik. Bidang Hukum
MENGADILI KEBIJAKAN : Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum Posted on 15/06/202015/06/2020 By admin No Comments on MENGADILI KEBIJAKAN : Perspektif Demokrasi dan Negara Hukum Judul Buku:MENGADILI KEBIJAKAN : Perspektif Demokrasi dan Negara HukumPenulis : Dr. Suharno, S.Pd., M.Si.Edisi Pertama, Cetakan Pertama, Mei 2020 ISBN 978-623-7565-14-7Sinopsis Isi Buku:Kebijakan Publik merupakan tindakan politik dan hukum negara harus dikonstruksi sesuai dengan norma, kelembagaan, dan mekanisme hukum yang tersedia. Selain itu dalam perspekf demokrasi dan negara hukum, kebijakan publik harus memiliki dan berorientasi pada akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik didasarkan pada basis moral demokrasi dan negara hukum bahwa rakyat merupakan pemangku kedaulatan ternggi. Vox populi vox dei. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Selain itu prinsip kebajikan publik (bonum commune) merupakan orientasi di dalam kebijakan publik. Dalam perspekf itu, demokrasi dan negara hukum memberikan aneka ruang (spaces) dan saluran (channels) untuk menguji akuntabilitas dari kebijakan publik sekaligus menyediakan saluran dan mekanisme untuk mengujinya. Pengujian yang dimaksud hampir seluruhnya dalam bentuk due process of law, meskipun di luar itu juga tersedia saluran-saluran demokras di luar mekanisme pengadilan, mulai dari lobi, advokasi kebijakan, hingga turun ke jalan. Dengan perspekf demokrasi dan negara hukum yang kuat, buku ini mengajak pembaca sekalian dan kita semua untuk belajar mengenai ruangruang yang disediakan oleh demokrasi dan negara hukum untuk mengadili kebijakan, mulai dari administrasi, perdata-pidana, uji materi, hingga uji konstusionalitas. Buku ini secara umum ingin menegaskan bahwa kebijakan publik merupakan objek ‘pengujian’ publik yang mana ndakan untuk mengadilinya dapat diminimalisasi melalui proses penyusunan kebijakan publik yang sepenuhnya berorientasi pada kebajikan untuk publik Bidang Hukum