Judul : Desentralisasi Pengaturan Kepariwisata Halal di Era Otonomi Luas Berbasis Welfare State
Penulis :
Dr. Abdul Kadir Jaelani, S.H., M.H.
Dr. Sholahuddin Al-Fatih, S.H., M.H.
Dr. Ahmad Siboy, S.H., M.H.
Resti Dian Luthviati, S.H., M.H.
Editor : Dr. Rian Saputra, S.H., M.H.
Desain Cover : Jaka Susila
Layout isi : Eka Syam Aji, Afif Putri Pratiwi, A.Md., S.I.
Foto cover : Freepik, Vecteezy
Preliminary : i-xviii
Halaman isi : 1-573
Ukuran buku : 17,5 x 25 cm
Cetakan pertama September 2023
ISBN dalam proses permohonan ke PERPUSNAS RI
Sinopsis :
Buku ini untuk melihat berbagai problematika hukum kepariwisataan halal di Indonesia. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah mengubah pola pengelolaan administrasi pemerintahan dan pariwisata di Indonesia yang semula bersifat sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi tersebut dilakukan dengan menyerahkan sebagian besar kewenangan kepada daerah sedemikian rupa sehingga pemerintah pusat hanya menangani 6 (enam) kewenangan saja.
Implikasi langsung dari kebijakan tersebut adalah adanya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk dapat merencanakan dan menentukan prioritas pembangunann pariwisata daerah dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan.